ARTIKEL

Hak masyarakat adat terhadap tanah ulayat dalam kacamata ekononomi kelembagaan baru

Oleh: Yusrialis

            Istilah masyarakat adat diartikan sebagai terjemahan dari kata ‘Indigenous people’. banyak orang yang membendakannya dengan istilah masyarakat hukum adat yang merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu rechtgemencshap. Pada sisi lain para aktivis NGO dan organisasi AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara)  memandang istilah masyarakat hukum adat  pada akhirnya akan mempersempit  entitas masyarakat adat hanya pada entitas hukum, sementara istilah masyarakat  di percaya terdapat dimensi  yang luas lebih dari sekedar hukum. Misalnya  dimensi cultur dan religi. Persoalan tanah memang menjadi potensi konflik, hal ini dapat dipahami karena tanah memiliki “nilai” dan makna yang multi dimensional. Menurut  Heru Nugroho[1] ada empat dimensi makna tanah bagi masyarakat pertama dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan, Kedua secara politk tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan dalam masyarakat, ketiga  sebagai budaya dapat menentukan tinggi rendahnya status social bagi orang yang memiliki tanah, keempat tanah bermakna sacral karena berurusan dengan ahli waris dan masalah transedental.

Dalam kontek inilah konflik pertanahan merupakan sesuatu yang rentan terjadi. Sebagai langka kongkrit untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah daerah membuat kebijakan dalam bentuk peraturan daerah yang menempatkan lembaga adat terintegrasi dalam  kepemilikan, tatacara penggunaan tanah ulayat, larangan, pengawasan terhadap tanah ulayat Namun dalam perjalanan pemerintahan di daerah persoalan tanah ulayat selalu menjadi problem dan pada kondisi tertentu menjadi kendala bagi keberlanjutan pembangunan daerah di Riau. Dalam kontek inilah, kondisi yang ada dilapangan sangat tidak sesuai dengan ketentuan perda yang telah ditetapkan. seperti sebagai berikut : Terjadinya konflik antara pemangku adat (kepala suku) dengan warga masyarakat persekutuan tersebut tentang penjualan tanah ulayat oleh kepala suku kepada pihak ketiga, terutama kepada pengusaha untuk dijadikan lahan pekerbunan kelapa sawit sementara warga masyarakat adat persekutuan setempat tidak dilibatkan dalam musyawarah  untuk penjualan/ pemindahan hak milik tanah ulayat tersebut. Terjadinya konflik kepemimpinan, dimana terjadi dualisme kepemimpinan dalam satu persekutuan masyarakat adat karena penguasaan atas hak tanah ulayat.

Konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan swasta bahkan perusahaan perkebunan BUMN. Konflik antara oknum dengan pemangku adat, terjadinya penjualan tanah ulayat masyarakat adat tanpa sepengetahaun pemangku adat dan masyarakat adat yang bersangkutan. Jadi, artinya  kebijakan publik tentang hak tanah ulayat di tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Pada dasarnya ” Jika aturan main baik (Good Proverty Right) tentang hak masyarakat adat atas tanah ulayat di Riau, maka hasilnya akan baik juga (Good Out come)”.Douglas C. North, menyebutkan wadah atau norma dalam masyarakat tersebut disebut dengan lembaga. Lembaga menurutnya adalah wadah yang membatasi hubungan manusia pada struktur politik, ekonomi dan interaksi sosial. Lembaga juga dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yang berbeda tapi saling berkaitan yaitu : Lembaga formal yang terdiri dari aturan, hukum dan kepemilikan sedangkan lembaga informal merupakan persetujuan, larangan, kebiasaan dan tata cara tingkah laku.

Suatu lembaga dikatakan efektif itu jika dihubungkan dengan biaya transaksi yang diakibatkan, semakin kecil biaya transaksi yang diakibatkan maka semakin efektif lembaga itu berfungsi dan semakin meningkat juga mutu suatu kerjasama dalam pemecahan masalah. Biaya transaksi dalam hal ini adalah biaya yang diakibatkan baik itu dari segi ekonomi yang sebenarnya dan juga biaya social yang diakibatkan. Douglass North menyebut “institusi” merupakan norma atau aturan, formal atau informal, yang mengatur interaksi sosial manusia. Ia mengatakan bahwa norma-norma adalah penting untuk mengurangi biaya-biaya transaksi; jika kita tidak memiliki norma, Ekonomi Kelembagaan Baru adalah cabang ekonomi yang percaya adanya peran besar lembaga-lembaga dalam kinerja ekonomi suatu masyarakat, karena batasan-batasan dan aturan-aturan yang dibuat masyarakat yang bersangkutan dipatuhi atau dapat dipaksakan pematuhannya. Budaya suatu bangsa merupakan faktor utama pembentuk lembaga yaitu aturan-aturan yang melarang atau membolehkan suatu tindakan dilakukan seseorang. Sebab ada tiga komponen lembaga yaitu  Batasan-batasan informal (Informal constraints), Aturan –aturan formal (formal rules); Paksaan pematuhan terhadap keduanya (enforcement of both).

Level evolusi ekonomi kelembagaan ( Williamson, 2000:597 )[2] Social theory, Economics of  property right, Transaction cost economics,Neoclassical economics ( Agency theory ).Perubahan yang terjadi, rule of the game serta fenomena dan prilaku principle agen tentang hak tanah ulayat. Dalam hal ini Masyarakat sebagai Principle, sementara pemerintah sebagai Agen. ada fenomena yang hangat terjadi terutama menyangkut variabel-variabel kelembagaan di daerah ini menyangkut masyarakat dan hak atas tanah ulayat. Pada dasarnya sudah ada pengakuan secara internasional terhadap masyarakat adat dalam konvensi ILO 169 tahun 1989, kemudian dipertegas lagi oleh Tap. MPR tahun 1998 tentang HAM dan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM serta UU No 4 tahun 1999 tentang kehutanan yang pada akhirnya menekankan adanya hak Politik Dan Hukum Masyarakat adat, hak Ekonomi Masyarakat Adat, hak Sosial dan Budaya Masyarakat adat serta tanah ulayat. Jadi tidak salah pengakuan oleh pemerintah daerah juga di tuangkan dalam PERDA ( peraturan daerah ) yang melibatkan masyarakat adat dalam kebijakan publik tentang tanah ulayat, baik pengalihan, penjualan maupun penggunaannya.

Kemudian menyangkut hak tanah ulayat juga mempunyai landasan aturan hukum formal yaitu UUD 1945 pasal 33, berikutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau dikenal juga sebagai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang memuat kebijakan pertanahan nasional (National Land Policy) yang menjadi dasar pengelolaan tanah di Indonesia. Jika mengacu pada pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan „ bumi, air dan segala yang terkandung didalamnya adalah milik negara „ berikut penjabarannya sampai pada UUPA yang menuntut kepemilikan tanah harus dengan surat atau sertifikat. Dalam kasus ini kekuatan masyarakat adat yang diserobot tanahnya oleh perusahaan yang masuk (yang telah membuat surat kepemilikan baru) kedaerah tersebut tidak kuat secara hukum formalnya karena tidak ada surat kepemilikan tanah, tanahnya tersebut hanya di akui oleh masyarakat secara informal tanpa surat kepemilikan tanah (SKT).

Disisi lain meskipun tindakan perusahaan tersebut melanggar PERDA yang isinya meminta keterlibatan dan persetujuan lembaga adat atas pengalihan kepemilikan tanah ulayat tersebut, akan tetapi PERDA tersebut kalah oleh undang-undang, nah, sebenarnya ada hal ini dipicu oleh adanya persaingan dan kelangkaan akan tanah, ditambah lagi perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik kepada desentralistik menyebabkan limbo institusional/ fuzzy (tidak jelas apakah dia agen atau principle) yang pada akhirnya terjadi Disfunction Institution (fungsi yang tidak jelas) antara lain : (1) Asimetris information (informasi tidak dibagi), jelas disini kurangnya sosialisasi informasi tentang kepemilikan (proverty right) oleh pemerintah yang di wakili oleh badan pertanahan nasional (BPN) tentang aturan formal tersebut agar masyarakat membuat akte tanah mereka agar diakui secara adat dan juga kenegaraan (2) Hiden information (informasi yang disembunyikan)  (3) Moral Hazard ( perilaku terselubung, begitu juga yang mengarah pada mengumpulkan kekayaan untuk diri sendiri ), ketiga poin tersebut dilakukan oleh perusahaan dengan pemda/ dinas pertanahan atau oleh pemangku adat itu sendiri bahkan biaya yang dikeluarkan dalam sistem ekonomi (Transaction Cost) untuk mengukur atribut, melindungi hak milik dan mengawasinya karena Bounded rationality (keterbatasan mengolah, memperoleh informasi) dan opportunism yang membelokkan aturan yang sudah bagus sehingga terjadi rent seeker dan para pemburu rente yang berkeliaran. Maka jelaslah aturan main itu incontract, karena disamping principle agen yang tidak jelas ditambah lagi behavior (perilaku) buruk dan funishmen (hukuman) serta incentive/reward yang tidak jelas juga.

Dari permasalahan yang terjadi diatas out come (hasil) yang diperoleh tidak baik, artinya pembangunan di daerah terhambat. Demi kelancaran pembangunan ekonomi, diharapkan semua pihak agar dapat memperbaiki aturan main dengan kejelasan fungsional principle agen agar hasilnya baik, pemerintah yang diwakili oleh Badan pertanahan nasional agar dapat mensosialisasikan sampai kemasyarakat bawah aturan formal serta kebijakan tentang hak-hak masyarakat adat terutama hak tanah ulayat tanpa mengabaikan aturan informal

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Heru Nugroho, 2001, Negara Pasar, dan Keadilan Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 

Jaya W.K, 2004. New institusional economics of the state : an alternative approach to regional autonomy in Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia vol 19 no.4 hal 327-339.

John harriss, janet hunter, colin M.lewis. The new institutional economics and third world development,  London and New York.

Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional  Nomor 5 Tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian  hak ulayat masyaraat hukum adat. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999. 

Rancangan strategis pembangunan Daerah (Renstrada) kabupaten Kampar  tahun 2001 S/D 2006. 

Soetandyo Wignjosoebroto,  1996,  Kebijakan Negara Untuk Tidak Mengakui Dan Mengakui Eksistensi Masyarakat Adat Berikut Ha-Hak Tas Tanahnya,  Malakalah Yang Disampaikan Di Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat  (ELSAM), Jakarta.

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s